Gambaran konsep pendidikan yang sempurna dan diidam – idamkan oleh berbagai kalangan agaknya adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Potret dunia pendidikan Indonesia yang terpuruk menjadi semakin terpuruk dan sangat sulit dicari solusinya.

Banyak problem pendidikan yang hampir 100% dikarenakan masalah biaya, menjadikan mutu pendidikan negara Indonesia semakin buruk. Kenyataan yang menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tentang pendidikan yang “dimainkan” oleh berbagai lembaga baik eksekutif,
legislatif maupun “orang luar” yang berpengaruh menambah kebobrokkan sistem pendidikan negara ini.

Di tengah kehidupan yang cenderung materialistik saat ini, di benak setiap orang hanya ada kalimat “bagaimana cara saya bertahan hidup?”. Kecenderungan
era globalisasi yang menyebabkan kaum kaya makin sejahtera dan kaum miskin makin merana dan bertambah jumlahnya. Apabila pendidikan sudah dikomersialisasikan, mungkin masyarakat kalangan atas masih bisa dan mampu menerima dengan tangan terbuka, maksudnya adalah mereka mau dan mampu membayar berapapun untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik, dan tinggi. Selain itu, mereka juga bisa memenuhi fasilitas pendukung pendidikan lainnya, misalnya saja tersedianya komputer di rumah, mengikuti kelas privat sampai penampilan untuk percaya diri pun tersedia. Namun, jika kita lihat ke belakang masih banyak rakyat Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu mengecap kesejahteraan itu. Apakah mereka tidak diperkenankan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang status ekonomi kaumnya. Akankah mereka mendapatkan pendidikan yang layak atau mungkin mereka hanya cukup melihat orang lain yang mampu menanggung biaya di setiap jenjang pendidikan, baik dari tingkat paling dasar ( TK/SD ), menengah (SMP/SMA atau yang sederajat) hingga pendidikan tinggi yang dirasakan masyarakat semakin mahal. Dan apakah pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum yang ber”uang”?

Yang punya motivasi, yang mampu berprestasi dan yang punya potensi sebenarnya bukan hanya kaum kaya saja yang bisa mendapatkannya, kaum miskin pun bisa, justru kebanyakan berasal dari kaum tersebut. Namun, kaum miskin hanya bisa pesimis dengan sistem pendidikan di negeri ini. Penulis sendiri menyadari bila kelak tamat SMA tak lagi mampu melanjutkan dan menggantung cita – cita, karena penulis sendiri adalah bagian dari kaum miskin. Kapankah anak bangsa ini bisa bersekolah lebih tinggi tanpa memandang status sosial, pangkat dan derajat? Akankah pemerintah merubah sistem biaya pendidikan layaknya orang membayar pajak penghasilan, sehingga setiap orang mampu bersekolah tanpa batas; artinya yang mampu bayar mahal, bayar mahal dan yang tak mampu disesuaikan dengan penghasilannya.

Hal tersebut menjadi lebih parah saat diputuskan bahwa perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan saat ini telah tercatat 7 perguruan tinggi dengan status tersebut, yaitu UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU, dan Unair. Sungguh ironis memang, dalam hal ini pemerintah seakan ingin melepas tanggung jawab atas terwujudnya pendidikan gratis (untuk pendidikan dasar), bermutu dan berkualitas bagi rakyat Indonesia. Kesimpulan paling logis dari pernyataan diatas adalah mahalnya biaya pendidikan.

Fenomena ini bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Disatu sisi, perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia berjalan lambat, disisi lain peredaran korupsi di kalangan “elite” semakin membabi - buta.

Dari kenyataan itu, pendidikan ternyata justru malah menciptakan kondisi kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat terlihat ketika kaum elite berebut ”kue” pembangunan dan kaum miskin merjadi objek pembangunan.

Pendidikan seakan menjadi sesuatu yang diperjualbelikan yang akan memberikan keuntungan dan penghasilan bagi pengelolanya.

Konsep Pendidikan Islam

Islam memiliki karakteristik di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki karakteristik bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki – laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat atau dengan kata lain ”belajar tiada akhir”.

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang di terapkan, Rasulullah SAW bersabda :
”Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin (yang mengatur dan memelihara) urusan rakyatnya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang – orang yang dipimpinnya itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika kita melihat sejarah kekhalifahan Islam, kita akan melihat perhatian khalifah (kepala negara) yang sangat besar terhadap pendidikan rakyatnya, dan nasib para pendidiknya. Kenyataan yang menunjukkan bahwa perhatian para kepala negara kaum muslim bukan hanya tertuju pada gaji para pendidik dan biaya sekolah, tetapi juga sarana lainnya. Contohnya adalah Madrasah An-Nuriah di Damaskus, di sekolah tersebut terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, staf pengajar, para pelayan, dll. Contoh lainnya adalah Perpustakaan Mosul yang didirikan oleh Ja’far bin Muhammad. Para pengunjung perpustakaan tersebut mendapatkan segala informasi dan data yang dibutuhkan tanpa mengeluarkan biaya apapun alias gratis.

Itulah gambaran pendidikan Islam yang sangat berbeda dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan kapitalis seperti sekarang ini sangat berbeda, bahkan banyak sekali keluhan pendidikan tinggi yang ternyata keberadaannya justru menyulitkan masyarakat. Apalagi jika pendidikan ini dikomersialisasikan?? Tentu akan semakin banyak rakyat miskin yang tidak bisa memperoleh pendidikan, sehingga akan semakin sulit pula untuk mereka mencari pekerjaan. Sedangkan yang kaya mampu mengenyam pendidikan yang layak, baik dan tinggi.

*Enni Astuti

Sumber : www.wedangjae.com